Pandun ini:

• Bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam menjalankan kewajibannya yaitu memberikan perlindungan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles for Business and Human Rights/UNGPs) dalam pembuatan kebijakan investasi.
• Menekankan mengapa pembuatan kebijakan investasi harus menjadi bidang prioritas dalam penerapan UNGP.
• Menyediakan panduan penerapan praktis dengan cara (i) memetakan berbagai fungsi lembaga, instrumen, dan aktor negara yang relevan sepanjang siklus proyek investasi; (ii) memaparkan enam isu utama yang paling relevan bagipenerapan UNGPs dalam pembuatan kebijakan investasi; dan (iii) memberikan ide-ide dan contoh-contoh tindakansebagai upaya penerapan oleh negara.
• Diperuntukan bagi pejabat negara yang terlibat di seluruh tahap pembuatan kebijakan investasi serta yang memandu penerapan UNGPs; selain itu, panduan ini juga dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat sipil, badan usaha, dan para pemangku kepentingan lain yang berkontribusi dalam peningkatan kemampuan negara untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks investasi.